IDENESIA.CO – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI mengenai batas waktu pengajuan calon Wakil Presiden pengganti. Menanggapi hal itu, Panitia Ad Hoc MPR akan membahas ketentuan tersebut dalam rapat Senin (23/11/2026).
Sekretaris Panitia Ad Hoc MPR RI, Abidin Fikri, mengatakan pihaknya mencermati berbagai masukan dari masyarakat. Termasuk pandangan Mahfud mengenai kemungkinan penundaan sidang pergantian wakil presiden.
“Apa yang berkembang di masyarakat termasuk masukan dari Pak Mahfud MD tentu akan menjadi perhatian semua pihak termasuk dari Panitia Ad Hoc MPR dan sesuai dengan kesepakatan pada rapat awal Panitia Ad Hoc yang lalu,” kata Abidin kepada wartawan, Minggu (22/11/2026).
MPR Bahas Aturan Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Abidin mengatakan Panitia Ad Hoc akan menggelar rapat pada Senin (23/11/2026). Rapat tersebut akan membahas ketentuan konstitusi, UU MD3, serta Tata Tertib MPR.
Menurutnya, seluruh aturan itu menjadi pedoman dalam proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Panitia juga akan mencermati berbagai ketentuan hukum sebelum menggelar sidang.
“Kami akan rapat pada Senin, 23 November, tentunya hal-hal yang berkembang berkaitan ketentuan peraturan perundang-undangan, konstitusi, UU MD3 dan Tatib MPR akan menjadi acuan dalam pelaksanaan Sidang MPR Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden,” ujarnya.
Meski muncul masukan mengenai batas waktu pengajuan calon, Abidin memastikan MPR masih mempertahankan jadwal sidang paripurna.
MPR tetap merencanakan sidang pemilihan dan pelantikan wakil presiden pada Rabu (9/12/2026).
“Seperti disampaikan Pak Bambang Wuryanto Wakil Ketua MPR RI. Berkaitan dengan waktu pelaksanaan Sidang MPR masih mengacu pada tanggal 9 Desember 2026,” imbuhnya.
Mahfud MD Ingatkan Batas Waktu Pengajuan Dua Calon Wapres
Sebelumnya, Mahfud MD menyoroti aturan pengajuan dua nama calon wakil presiden pengganti. Presiden harus menyerahkan nama tersebut kepada MPR paling lambat 14 hari kerja sebelum sidang berlangsung.
Mahfud menyampaikan pandangannya melalui akun X @mohmahfudmd. Ia berharap Presiden Prabowo dan pimpinan MPR memperhatikan ketentuan tersebut.
Menurut Mahfud, jika Presiden belum menyerahkan dua nama hingga Kamis (19/11/2026) pukul 00.00, MPR berpotensi tidak bisa menggelar sidang pada 9 Desember.
“Kepada Yang terhormat Presiden RI dan Pimpinan MPR RI. Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,” kata Mahfud.
Mahfud Usulkan Penundaan Sidang MPR
Mahfud menjelaskan, aturan pengajuan dua nama calon wakil presiden mengacu pada UU MD3 dan Tata Tertib MPR. Ketentuan tersebut mensyaratkan pengajuan nama paling lambat 14 hari kerja sebelum sidang.
Ia menegaskan, perhitungan tersebut menggunakan hari kerja, bukan hari kalender. Karena itu, waktu Presiden menyerahkan nama calon akan menentukan jadwal sidang.
Mahfud menyarankan MPR menggelar sidang 14 hari kerja setelah menerima dua nama calon pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Ia memberikan contoh jika Presiden menyerahkan nama pada Kamis (20/11/2026), MPR perlu menggeser jadwal sidang menjadi 10 Desember 2026.
“Sehingga jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC maka harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahannya,” tutur Mahfud.
Kini, Panitia Ad Hoc MPR akan membahas masukan tersebut dalam rapat Senin mendatang. Sementara itu, MPR masih mempertahankan jadwal sidang penggantian wakil presiden pada 9 Desember 2026.
(Redaksi)

