IDENESIA.CO – Pekerja di Kalimantan Timur berpeluang menerima standar upah minimum lebih tinggi pada 2027. Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim menyepakati rekomendasi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.046.360 per bulan, meningkat Rp283.929 dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp3.762.431.
Kesepakatan tersebut tercapai dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis (19/11/2026). Namun, angka tersebut belum menjadi keputusan final karena masih harus mendapat persetujuan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Proses pembahasan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja atau buruh, serta akademisi. Masing-masing pihak menyampaikan pertimbangan sebelum menyepakati besaran rekomendasi upah minimum tahun depan.
UMP Kaltim 2027 Naik, Ini Perbandingan dengan Tahun 2026
Rekomendasi UMP Kaltim 2027 mencapai Rp4.046.360. Jika dibandingkan dengan UMP 2026 sebesar Rp3.762.431, terdapat selisih kenaikan nominal Rp283.929.
Meski demikian, terdapat perbedaan angka persentase kenaikan yang perlu diperhatikan. Berdasarkan perhitungan dari kedua nominal tersebut, kenaikannya mencapai sekitar 7,55 persen, bukan 7,02 persen sebagaimana angka yang diberitakan.
Berikut perbandingan upah minimum Kalimantan Timur:
| Komponen | Besaran |
|---|---|
| UMP Kaltim 2026 | Rp3.762.431 |
| Rekomendasi UMP 2027 | Rp4.046.360 |
| Kenaikan nominal | Rp283.929 |
| Kenaikan berdasarkan perhitungan | 7,55% |
| Nilai KHL 2027 | Rp6.039.344 |
Angka rekomendasi tersebut masih berada di bawah nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kaltim yang mencapai Rp6.039.344 per bulan.
Usulan Buruh Sempat Tembus Rp5,7 Juta
Pembahasan UMP Kaltim 2027 berlangsung alot sebelum seluruh unsur Dewan Pengupahan mencapai kesepakatan.
Anggota Dewan Pengupahan Kaltim dari unsur pengusaha, Slamet Brotosiswoyo, mengungkapkan bahwa serikat pekerja sempat mengusulkan UMP sekitar Rp5,7 juta.
Usulan tersebut mempertimbangkan tingginya kebutuhan hidup layak pekerja di Kalimantan Timur dibandingkan sejumlah provinsi lainnya.
Di sisi lain, pengusaha turut memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pengupahan. Kondisi perekonomian daerah dan tantangan sejumlah sektor industri, terutama pertambangan, juga menjadi bahan pertimbangan.
Perbedaan pandangan tersebut membuat rapat Dewan Pengupahan mengalami skorsing hingga tujuh kali. Setelah melalui pembahasan panjang, seluruh unsur akhirnya menyepakati rekomendasi Rp4.046.360.
Perhitungan UMP Kaltim Mengacu Nilai Kebutuhan Hidup Layak
Dalam pembahasan UMP 2027, Dewan Pengupahan menggunakan pendekatan Kebutuhan Hidup Layak sebagai salah satu dasar perhitungan.
Nilai KHL Kalimantan Timur tercatat sebesar Rp6.039.344 per bulan. Sementara itu, pendekatan 67 persen dari nilai KHL menjadi dasar rekomendasi yang dibahas dalam rapat tersebut.
Besaran ini menunjukkan bahwa standar upah minimum yang direkomendasikan masih memiliki selisih cukup besar dengan kebutuhan hidup layak.
Karena itu, kebijakan pengupahan tetap menjadi perhatian pekerja maupun pengusaha. Pemerintah perlu mempertimbangkan kesejahteraan buruh sekaligus keberlangsungan dunia usaha.
Penetapan UMK Kaltim 2027 Tunggu hingga 25 November
Setelah pembahasan UMP tingkat provinsi, pemerintah akan melanjutkan proses penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027.
Penetapan UMK mempertimbangkan kondisi ekonomi, kebutuhan hidup, serta karakteristik ketenagakerjaan di setiap daerah.
Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian antara lain Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Paser.
Pemerintah menjadwalkan batas penetapan UMK 2027 paling lambat pada 25 November 2026. Dengan demikian, pekerja di masing-masing daerah masih menunggu hasil pembahasan dan keputusan resmi pemerintah.
Enam Sektor Industri Masuk Pembahasan Upah Minimum Sektoral
Selain UMP dan UMK, Dewan Pengupahan Kaltim juga membahas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027.
Ada enam sektor industri yang masuk dalam pembahasan, yakni pertambangan batu bara, minyak bumi, gas, perkebunan kelapa sawit, pemanenan kayu, serta industri minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) beserta turunannya.
Selanjutnya, Dewan Pengupahan menjadwalkan pembahasan lanjutan mengenai besaran upah minimum sektoral pada Selasa, 24 November 2026.
Pembahasan ini menjadi perhatian karena Kalimantan Timur memiliki aktivitas industri yang cukup besar, terutama di sektor pertambangan, energi, perkebunan, dan pengolahan.
Pekerja Menanti Keputusan Resmi Gubernur Kaltim
Kesepakatan Dewan Pengupahan menjadi tahapan penting dalam menentukan standar upah pekerja pada 2027.
Bagi buruh, kenaikan UMP diharapkan dapat membantu menjaga daya beli di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus berkembang. Pengeluaran untuk pangan, transportasi, perumahan, pendidikan, hingga kesehatan menjadi sejumlah komponen yang memengaruhi kesejahteraan pekerja.
Namun, kenaikan upah juga perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaannya di perusahaan.
Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan perusahaan memenuhi ketentuan pembayaran upah minimum sesuai regulasi yang berlaku.
Kini, perhatian tertuju pada keputusan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud untuk menetapkan UMP 2027 secara resmi. Selain itu, pekerja juga menunggu hasil penetapan UMK dan upah minimum sektoral yang akan menjadi acuan pengupahan tahun depan.
(Redaksi)

