Meski mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk berkantor di IKN setelah gedung-gedung perkantoran lembaga negara selesai pada 2028, Indrajaya menegaskan bahwa pembangunan IKN harus dilakukan secara hati-hati dan tidak terburu-buru.

"Dampak positif dari pemindahan ibu kota baru ini memerlukan waktu dan proses yang cukup panjang. Pembangunannya tidak bisa grusa-grusu," tambahnya.

Lebih lanjut, Indrajaya mengingatkan potensi kerugian jika pemindahan IKN dipaksakan tanpa persiapan yang matang.

"Bayangkan bila pemindahan IKN dipaksakan pada 17 Agustus 2024 atau jika ASN dipaksa tinggal di IKN tanpa infrastruktur yang memadai. Kerugiannya tidak hanya materi, tapi juga kemanusiaan," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa anggaran kementeriannya untuk proyek IKN telah diblokir. Dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Dody bahkan berkelakar bahwa anggaran yang tersedia hanya cukup untuk membeli makan siang, menandakan betapa terbatasnya dana yang ada untuk melanjutkan proyek IKN saat ini.

Indrajaya menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan program-program kesejahteraan harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah, tanpa mengorbankan keberlangsungan proyek infrastruktur besar seperti IKN yang memerlukan perencanaan dan alokasi anggaran yang matang.

(Redaksi)