Sejumlah pasal dalam undang-undang ini menjadi dasar pelaksanaan mekanisme perampasan aset. Pasal 3 sampai Pasal 7 mengatur ruang lingkup dan persyaratan perampasan. Sementara itu, Pasal 53 dan Pasal 61 mengatur pembentukan badan baru, sedangkan Pasal 72 dan Pasal 74 mengatur batas pemberlakuan serta waktu pelaksanaan.
Ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam sistem hukum untuk memulihkan kekayaan hasil tindak pidana. Namun, negara tetap harus menjalankan mekanisme perampasan sesuai persyaratan yang ditetapkan undang-undang.
Pasal 3 UU Perampasan Aset Mengatur Dua Mekanisme
Pasal 3 menjadi salah satu ketentuan utama karena mengatur dua mekanisme perampasan aset. Negara dapat merampas aset berdasarkan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Selain itu, negara juga dapat melakukan perampasan tanpa mendasarkan tindakan tersebut pada putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.
Dengan demikian, undang-undang ini membuka ruang penerapan mekanisme perampasan aset yang tidak selalu menunggu penyelesaian perkara pidana. Meski demikian, penerapannya tetap harus memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam pasal-pasal berikutnya.
Pasal 4 kemudian menentukan tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset. Cakupannya meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme, pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, serta penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
Ketentuan tersebut juga mencakup perdagangan orang serta penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Pasal 5 Mengatur Jenis Aset yang Dapat Dirampas
Pasal 5 menjelaskan empat kelompok aset yang dapat dirampas negara. Pertama, aset hasil tindak pidana, termasuk kekayaan yang sudah dialihkan atau dikonversi menjadi harta pribadi maupun milik orang lain.
Kedua, benda bergerak dan berwujud yang pelaku gunakan sebagai alat atau sarana tindak pidana. Ketiga, aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana.
Keempat, negara dapat merampas aset sah milik pelaku untuk membayar kerugian sebesar nilai aset yang telah dinyatakan dirampas.
Namun, penerapan ketentuan terakhir harus mempertimbangkan prinsip kewajaran dan keseimbangan. Pengadilan juga harus menetapkan perampasan aset pengganti melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Pasal 5 ayat (4) turut memberikan ketentuan khusus terhadap aset yang sudah berfungsi sebagai fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum. Negara tetap mempertahankan fungsi aset tersebut agar masyarakat dapat terus memanfaatkannya.
Pasal 6 Tetapkan Batas Perampasan Tanpa Putusan Pidana
Pasal 6 mengatur kondisi yang memungkinkan negara merampas aset tanpa putusan pidana terhadap pelakunya. Ketentuan ini berlaku apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui identitasnya, atau tidak diketahui keberadaannya.
Selain kondisi tersebut, undang-undang menetapkan persyaratan nilai aset paling sedikit Rp1 miliar. Pemerintah dapat mengubah batas minimum tersebut melalui Peraturan Pemerintah.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa perampasan tanpa putusan pidana tidak berlaku secara bebas. Negara harus membuktikan terpenuhinya kondisi subjek dan batas nilai aset sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Selanjutnya, Pasal 7 menegaskan bahwa perampasan aset tanpa putusan pidana tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Artinya, tindakan perampasan kekayaan tidak serta-merta menghentikan proses hukum pidana terhadap orang yang bersangkutan.
Pasal 53 dan 61 Atur Pembentukan Dua Badan
Undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan dua badan baru oleh Presiden. Pasal 53 ayat (1) mengatur pembentukan badan yang bertugas mengelola aset.
Sementara itu, Pasal 61 ayat (1) mengatur pembentukan badan yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap perampasan dan pengelolaan aset.
Kedua badan tersebut menjadi bagian dari kelembagaan yang mendukung pelaksanaan UU Perampasan Aset. Pemerintah perlu membentuk dan menyiapkan mekanisme kerja lembaga tersebut sebelum menjalankan ketentuan secara efektif.
Pasal 72 dan 74 Batasi Waktu Pemberlakuan
Pasal 72 menegaskan bahwa perampasan dan pengelolaan aset hanya berlaku terhadap tindak pidana yang terjadi setelah undang-undang mulai berlaku. Dengan demikian, regulasi ini tidak berlaku surut terhadap tindak pidana yang terjadi sebelumnya.
Adapun Pasal 74 mengatur bahwa undang-undang mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak tanggal pengundangan serta setelah terbentuknya badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 61.
Artinya, pengesahan DPR pada Kamis (19/11/2026) belum membuat seluruh mekanisme perampasan aset langsung berjalan. Pemerintah masih harus memenuhi masa tunggu dan membentuk dua badan yang menjadi prasyarat pelaksanaan regulasi tersebut.
(Redaksi)

