IDENESIA.CO – Sekretariat DPRD Samarinda menggelar uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan pemakaman umum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya DPRD Samarinda untuk menyerap aspirasi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan sebelum rancangan regulasi tersebut disahkan menjadi peraturan daerah.
Uji publik tersebut menghadirkan sejumlah pihak yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan, mulai dari unsur akademisi, dosen, mahasiswa, perwakilan Kejaksaan Negeri Samarinda, hingga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Samarinda.
Plt. Sekretaris DPRD Samarinda, Eddy Syahrani menyampaikan kehadiran berbagai elemen ini diharapkan dapat memperkaya pembahasan dan menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir dalam forum tersebut.
Menurutnya, partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam proses pembentukan kebijakan daerah.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan di Samarinda,” ujar Eddy.
Ia menegaskan bahwa uji publik merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses penyusunan peraturan daerah.
Melalui forum ini, DPRD dapat memperoleh berbagai masukan yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyempurnakan substansi Raperda.
“Uji publik ini merupakan tahapan yang krusial dan strategis. Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta dapat diterapkan secara efektif di lapangan,” katanya.
Eddy menjelaskan, sebagai unsur pendukung DPRD, Sekretariat DPRD memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi proses pembentukan kebijakan agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Karena itu, pihaknya membuka ruang seluas-luasnya bagi peserta untuk menyampaikan pandangan, kritik, maupun saran terkait materi Raperda yang dibahas.
“Fungsi utama Sekretariat DPRD adalah memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada DPRD. Karena itu, kami memfasilitasi forum ini agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga implementatif, partisipatif, dan dapat diterima oleh masyarakat luas,” jelasnya.
Ia juga mengajak seluruh peserta untuk aktif memberikan masukan selama proses pembahasan berlangsung.
Menurutnya, setiap aspirasi yang disampaikan memiliki nilai penting dalam penyempurnaan regulasi.
“Jangan ragu menyampaikan pandangan dan masukan. Setiap aspirasi yang masuk akan menjadi bahan kajian penting bagi DPRD dalam menyempurnakan rancangan kebijakan ini sebelum disahkan,” tutup Eddy.
Melalui uji publik tersebut, diharapkan Raperda tentang pengelolaan pemakaman umum dapat menjadi regulasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fasilitas pemakaman di Samarinda. (redaksi)
