Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 1, Isran Noor-Hadi Mulyadi, terkait Perselisihan Pilgub Kaltim.
SelengkapnyaMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar pelantikan kepala daerah yang dijadwalkan pada 6 Februari 2025 diundur.
SelengkapnyaKubu Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tidak hanya berfokus pada status tersangka yang kini disandangnya, namun juga melanjutkan perjuangan hukum terkait keabsahan pimpinan KPK.
SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur tengah mempersiapkan jawaban untuk sidang kedua gugatan pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Isran Noor-Hadi Mulyadi, yang mengajukan Perselisihan Hasil
SelengkapnyaPada Jumat (3/1/2025) Mahkamah Konstitusi (MK) telah meregistrasi 309 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024.
SelengkapnyaAksi penolakan revisi superkilat UU Pilkada yang dibahas DPR RI dihadiri ribuan massa yang menggelar aksi di depan kantor DPR, Senayan Jakarta tak hanya diikuti oleh komika, konten kreator.
SelengkapnyaRibuan massa aksi demonstran dari berbagai kalangan mulai rakyat sipil biasa, artis, mahasiswa, hingga akademisi melakukan demonstrasi besar-besaran di gedung DPR Jakarta mengawal putusan MK.
SelengkapnyaPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan Pemilihan Umum (Pemilu) dengan sistem proporsional terbuka mendapat respon dari berbagai pihak. Tak terkecuali para anggota DPRD Samarinda.
Selengkapnya