Andi Harun menyebut, melalui program dana Rp 100 juta - Rp 300 juta per RT per tahun itu bisa menjangkau masyarakat yang belum menerima manfaat JKN-KIS untuk dapat dipesertakan yang iurannya ditanggung oleh pemerintah.

Selain itu, lanjut Andi Harun, pemkot juga telah mendaftarkan sekitar 66.000 jiwa dalam kepesertaan BPJS Kesehatan melalui APBD kota, lalu ada pula warga yang didaftarkan dengan menerima manfaat dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Samarinda.

Dijelaskannya, dengan pencapaian jaminan kesehatan kepada 95 persen penduduk ini, maka tersisa sekitar 5 persen atau 40.000 jiwa lagi yang belum tercover dalam program JKN-KIS.

Andi Harun mengungkapkan, jumlah yang tersisa akan segera dikoordinasikan untuk dicarikan skema pengikutsertaan dalam JKN-KIS. Apakah melalui program Pro Bebaya, atau dengan keterlibatan badan usaha dan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Sisanya 40.000 ini harus kita validasi dulu, karena ini menyangkut data angka. Jangan sampai ada yang tidak valid atau ganda di antaranya, kalau sudah divalidasi maka sisanya akan kita usahakan paling lambat tahun depan sudah 100 persen,” paparnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim itu mengupayakan pencapaian UHC ini akan selaras dengan pelayanan kesehatan yang optimal dan setara di seluruh unit fasilitas kesehatan masyarakat mulai Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit di Samarinda.

"Salah satu layanan yang perlu ditingkatkan adalah antrean di faskes, kita sudah UHC, sekarang bagaimana fasilitas kesehatan memberi respon terhadap layanan, jika terdapat masalah dan aduan mengenai layanan kesehatan, silahkan lapor ke wali kota maka akan kita tindak lanjuti ke layanan kesehatan terkait,” pungkasnya. (pariwara)