Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota dewan menilai penyidik perlu menelusuri kemungkinan adanya rangkaian tindakan lain di balik aktivitas penyadapan. Mereka menyoroti dugaan penggunaan informasi untuk kepentingan politik hingga kemungkinan upaya mengganggu jalannya pemerintahan.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta Kapolri membuka perkembangan penyidikan secara transparan. Dia juga mendorong kepolisian mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
DPR Soroti Dugaan Operasi Politik di Balik Penyadapan
Habiburokhman menilai penyidik perlu memeriksa kemungkinan adanya aktivitas ilegal selain penyadapan. Dia menyinggung dugaan surveilans ilegal, pembentukan opini di media sosial, serta penggalangan massa untuk memengaruhi situasi politik.
“Selain penyadapan, diduga ada rangkaian perbuatan ilegal lainnya seperti surveilans ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi dan lain-lain,” ujar Habiburokhman.
Menurutnya, penyidik perlu menguji apakah rangkaian tindakan tersebut memiliki tujuan menghambat Presiden menjalankan tugas konstitusionalnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni juga meminta kepolisian mengungkap penggunaan perangkat penyadapan. Dia menilai penyalahgunaan teknologi tersebut dapat menimbulkan ancaman apabila seseorang menggunakannya untuk kepentingan politik yang melanggar hukum.
“Kalau boleh diperlihatkan ke kami dan ke rakyat Indonesia. Ini alat sadap banyak, teman-teman. Teman-teman mau memakai apa, mau memakai Wi-Fi kek, mau memakai nggak ada SIM-nyalah. Semua bisa disadap,” kata Sahroni.
Sahroni kemudian mengingatkan bahwa penyidik perlu mendalami dugaan hubungan antara aktivitas penyadapan dan upaya makar.
“Kalau ada kelompok yang mengakibatkan dan upaya untuk melakukan makar, ini sama saja musuh negara,” tegasnya.
Empat Jenderal Masuk dalam Penyidikan
Perkara penyadapan ilegal tersebut menyeret empat tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN Nazaruddin Dek Gam meminta Kapolri tidak ragu mendalami penerapan pasal makar terhadap para tersangka. Dia mendorong kepolisian mengusut perkara berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Safaruddin menekankan pentingnya mengungkap penerima manfaat hasil penyadapan.
“Saya minta lakukan bukan penyelidikan saja Pak Kabareskrim, penyidikannya jadi ada upaya-upaya paksa yang sudah akan dilakukan supaya mendapatkan bukti-bukti bahwa Listyo Sigit cs dan atasannya Listyo Sigit dikenakan pasal makar, Pak,” ujar Safaruddin.
Safaruddin juga menyinggung Pasal 160 KUHP baru. Dia meminta penyidik menguji apakah tindakan penyadapan terhadap Presiden memiliki hubungan dengan persiapan menggulingkan kepala negara.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Benny K Harman turut mendesak kepolisian mengusut motif politik di balik perkara tersebut.
“Pak Kapolri tak boleh segan-segan, tidak boleh eweuh pekeweuh, harus ambil langkah tegas, ini negara kita, jaga martabat Presiden, jaga martabat bangsa ini,” kata Benny.
Suyudi Pastikan Polri Terbitkan Laporan Polisi Dugaan Makar
Menanggapi berbagai desakan tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memastikan kepolisian telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar.
“Di samping dugaan tindak pidana penyadapan, illegal access dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” kata Suyudi.
Meski demikian, kepolisian masih mendalami bukti dan unsur pidana dalam dugaan makar tersebut. Suyudi menjelaskan bahwa penyidik memusatkan penyelidikan pada beberapa aspek.
“Penelusuran kami fokuskan pada perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan mereka,” jelasnya.
Polri juga perlu mengungkap hubungan antara dugaan penyadapan, pihak yang memerintahkan, dan penggunaan hasil informasi tersebut.
Dengan demikian, penyidikan tidak hanya berfokus pada dugaan pelanggaran akses elektronik. Kepolisian juga mendalami kemungkinan adanya tindak pidana makar berdasarkan bukti yang ditemukan.
(Redaksi)
