IDENESIA.CO – Sejarah politik Indonesia mencatat dua nama Wakil Presiden yang memilih meninggalkan jabatannya sebelum masa tugas berakhir, yakni Mohammad Hatta dan Gibran Rakabuming Raka. Meski sama-sama mengundurkan diri, keduanya menghadapi situasi politik dan memiliki latar belakang keputusan yang berbeda.
Mohammad Hatta mengakhiri masa jabatannya pada 1 Desember 1956 setelah mengalami perbedaan pandangan dengan Presiden Soekarno. Sementara itu, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026).
Keputusan Gibran tersebut muncul di tengah polemik terkait persyaratan pendidikan dan dinamika politik yang melibatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA).
Mohammad Hatta Mundur karena Perbedaan Pandangan dengan Soekarno
Mohammad Hatta merupakan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkannya sebagai wakil presiden dalam sidang pada 18 Agustus 1945 di Jakarta.
Selama sekitar 11 tahun menjabat, Hatta memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pemerintahan Indonesia. Perannya mencakup administrasi ketatanegaraan, pembangunan ekonomi hingga perumusan kebijakan politik nasional.
Hatta juga menandatangani sejumlah maklumat penting, termasuk Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah 3 November 1945.
Kedua kebijakan tersebut berperan dalam perkembangan sistem demokrasi Indonesia, termasuk pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang menjadi cikal bakal lembaga perwakilan rakyat.
Selain itu, Hatta turut merumuskan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang hingga kini menjadi landasan Indonesia dalam menjalin hubungan internasional.
Namun, perjalanan Hatta di pemerintahan tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan pandangan dengan Presiden Soekarno mengenai arah pemerintahan dan kebijakan negara membuat hubungan keduanya semakin renggang.
Situasi tersebut mendorong Hatta mengajukan pengunduran diri pada 1956.
Hatta pertama kali menyampaikan surat pengunduran diri kepada Ketua DPR saat itu, Sartono. Dalam surat tersebut, ia menilai kehadiran DPR hasil pemilihan rakyat dan terbentuknya Konstituante menjadi momentum yang tepat untuk mengakhiri tugasnya sebagai wakil presiden.
Berikut isi surat pengunduran diri Mohammad Hatta:
“Merdeka! bersama ini saya beritahukan dengan hormat bahwa sekarang, setelah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih rakyat mulai bekerja dan konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba waktunya bagi saya mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden RI. Segera setelah konstituante dilantik, saya akan meletakkan jabatan saya secara resmi.”
DPR sempat menolak permohonan pertama Hatta. Namun, ia kembali mengirimkan surat pada 23 November 1956 untuk menegaskan keputusannya.
Akhirnya, DPR menyetujui pengunduran diri tersebut dalam sidang 30 November 1956. Presiden Soekarno kemudian menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13 Tahun 1957 sebagai tindak lanjut.
Melalui keputusan itu, pemerintah memberhentikan Hatta dengan hormat dari jabatan Wakil Presiden terhitung mulai 1 Desember 1956.
Gibran Mundur di Tengah Polemik Ijazah
Berbeda dengan Hatta, keputusan Gibran Rakabuming Raka mundur muncul di tengah polemik mengenai persyaratan pendidikan yang berkaitan dengan pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Gibran merupakan Wakil Presiden termuda dalam sejarah Indonesia. Ia berusia 37 tahun 19 hari ketika dilantik sebagai Wakil Presiden ke-14 pada 20 Oktober 2024 bersama Presiden Prabowo Subianto.
Pasangan Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024 dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,6 persen dari total suara sah nasional.
Namun, perjalanan politik Gibran kemudian menghadapi persoalan terkait dokumen pendidikan.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti dokumen ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan Gibran telah menyelesaikan pendidikan di luar negeri setara SMA.
Sementara itu, Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 742K/TUN/2026 mengabulkan gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran untuk pencalonan Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Putusan tersebut menyatakan surat penyetaraan ijazah Gibran tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan pemusnahan dokumen tersebut.
Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
Dinamika politik semakin berkembang setelah Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan komunikasi tersebut berlangsung pada Selasa (10/11/2026) di Istana Kepresidenan.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA),” kata Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana, Jakarta.
Sehari kemudian, delapan fraksi di DPR mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat untuk memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Pada Kamis (12/11/2026), Gibran mendatangi pimpinan MPR untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya secara tertulis.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Gibran juga telah menyampaikan surat serupa kepada Presiden Prabowo.
Muzani kemudian membacakan isi surat tersebut di hadapan awak media.
“Dengan hormat,
Dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029 menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri.
Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah, saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri.”
Muzani menjelaskan bahwa Gibran tidak mencantumkan alasan khusus dalam surat pengunduran dirinya.
“Tidak ada alasan yang disebutkan di sini,” tutur Muzani.
MPR Siapkan Proses Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, pimpinan MPR berencana menggelar rapat untuk membahas tindak lanjut permohonan tersebut.
Muzani mengatakan MPR akan mengadakan rapat pimpinan sebelum melanjutkan pembahasan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD.
“Pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut. Sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” ujar Muzani.
Muzani juga menyebut jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026).
Ia mengatakan MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
Perbedaan alasan pengunduran diri Hatta dan Gibran menjadi catatan tersendiri dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia. Hatta memilih mundur setelah perbedaan politik dengan Soekarno, sedangkan Gibran mengajukan pengunduran diri di tengah dinamika hukum dan politik yang berkembang.
(Redaksi)
