Keputusan mutasi itu tercantum dalam Surat Telegram Nomor ST/2598/XI/KEP/2026. Dalam keputusan yang sama, Kapolri menunjuk Brigjen Iksantyo Bagus Pramono untuk mengisi posisi Kadivkum Polri.
Surat telegram tersebut ditandatangani atas nama Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Polri, Irjen Deni Dharmapala. Perubahan jabatan ini juga mencakup dua perwira tinggi lainnya, yakni Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.
Ahrie Sonta Digantikan Brigjen Iksantyo
Sebelum menerima penugasan baru, Ahrie Sonta memimpin Divisi Hukum Polri. Kini, jabatan tersebut beralih kepada Brigjen Iksantyo Bagus Pramono yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Penyusunan dan Dokumentasi Informasi Hukum (Karosundokinfokum) Divkum Polri.
Selain Ahrie, Kapolri juga memindahkan Irjen Eko Hadi Santoso menjadi Pati Yanma. Sebelumnya, Eko menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Nama lainnya, Irjen Slamet Uliandi, juga masuk dalam daftar mutasi. Sebelumnya, Slamet bertugas sebagai Pati Bareskrim Polri dengan penugasan di luar struktur.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi. Menurutnya, Polri mempertimbangkan sejumlah aspek dalam menentukan penempatan personel.
“Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas,” kata Isir, Minggu (22/11/2026).
Ia juga berharap para pejabat yang memperoleh penugasan baru mampu menjalankan tanggung jawab secara profesional serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.
Ahrie Sonta Terseret Kasus Penyadapan Presiden
Perubahan jabatan Ahrie berlangsung di tengah penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka terdiri atas mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik mendalami dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo. Selain itu, praktik tersebut diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, pimpinan organisasi kemasyarakatan, aktivis lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Perkara ini juga berkembang ke ranah etik kepolisian. Komisi Kode Etik Polri (KKEP) sebelumnya menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta dalam sidang etik pada 10 November 2026.
Irjen Eko Hadi Santoso juga menerima putusan PTDH setelah menjalani sidang etik pada 17 November 2026. Keduanya menggunakan hak untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.
Dengan demikian, proses etik dan penanganan pidana terhadap para personel tersebut berjalan dalam mekanisme hukum masing-masing.
Penyidik Terapkan Sejumlah Pasal Pidana
Dalam penyidikan perkara dugaan penyadapan, Bareskrim menggunakan sejumlah ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Terhadap Slamet Uliandi, penyidik menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE juncto Pasal 20 huruf j KUHP.
Sementara itu, tiga tersangka lainnya menghadapi sangkaan berdasarkan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE.
Penetapan tersangka dan penerapan pasal tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap dugaan tindak pidana. Pembuktian kesalahan para tersangka tetap mengikuti proses peradilan sesuai ketentuan hukum.
Mutasi Ahrie Sonta ke Yanma Polri sekaligus menandai berakhirnya masa tugasnya sebagai Kadivkum. Di sisi lain, Brigjen Iksantyo Bagus Pramono kini mengemban tanggung jawab memimpin Divisi Hukum Polri di tengah perhatian publik terhadap perkara penyadapan tersebut.
(Redaksi)

