IDENESIA.CO – Perubahan mekanisme penegakan disiplin internal Polri kini menyentuh sejumlah aspek penting dalam persidangan etik. Melalui Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026, Polri mengubah delapan ketentuan dalam aturan kode etik profesi, termasuk kewenangan mengajukan banding, persyaratan anggota majelis, hingga batas waktu penempatan khusus.
Regulasi yang diterbitkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tersebut merupakan perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Penerbitannya berlangsung menjelang agenda sidang etik yang berkaitan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan keberadaan regulasi baru tersebut. Ia mengakui bahwa perubahan aturan itu berkaitan dengan kebutuhan penanganan perkara etik yang menjadi perhatian institusi.
“Benar, ada Perpol baru,” kata Isir ketika memberikan konfirmasi kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Hak Banding dalam Sidang Etik Kini Lebih Terbatas
Salah satu perubahan mendasar menyangkut pihak yang berhak mengajukan banding atas putusan sidang KKEP. Perpol Nomor 7 Tahun 2022 sebelumnya memberikan kesempatan kepada pelanggar maupun anggota keluarganya untuk menyampaikan keberatan.
Ketentuan lama mencakup suami atau istri, anak, dan orang tua pelanggar. Namun, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 mengubah rumusan tersebut dengan menetapkan pelanggar sebagai satu-satunya pihak yang dapat mengajukan banding.
Perubahan ini mempersempit pihak yang memiliki kewenangan mengajukan upaya keberatan. Dengan demikian, keluarga pelanggar tidak lagi masuk dalam kategori pihak yang dapat mengajukan permohonan banding melalui Sekretariat KKEP.
Selain itu, Pasal 15 mendapat tambahan ayat (4a). Aturan tersebut mewajibkan pelaksanaan gelar perkara berdasarkan laporan hasil Audit Investigasi.
Proses tersebut melibatkan empat fungsi internal Polri, yaitu inspektorat pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.
Persyaratan Pangkat Anggota Majelis Ikut Berubah
Perubahan berikutnya menyangkut komposisi keanggotaan majelis pemeriksa etik. Pasal 42 ayat (3) sebelumnya mensyaratkan anggota KKEP memiliki pangkat sama atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar.
Kini, Perpol terbaru memberikan tiga alternatif persyaratan pangkat. Anggota majelis dapat berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah daripada terduga pelanggar.
Ketentuan serupa berlaku dalam pembentukan KKEP Banding. Pasal 74 ayat (3) mengatur bahwa anggota majelis banding juga dapat memiliki pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah daripada pelanggar.
Perubahan tersebut memperluas rentang kepangkatan personel yang dapat menjadi anggota majelis pemeriksa maupun majelis banding.
Sementara itu, Pasal 19 ayat (5) mengubah batas penyampaian surat panggilan pemeriksaan. Aturan lama menggunakan hitungan tiga hari kerja, sedangkan ketentuan terbaru menetapkan paling lambat tiga hari kalender sebelum pemeriksaan.
Kehadiran Sidang Tidak Lagi Harus Tatap Muka
Perpol Nomor 4 Tahun 2026 juga memberikan alternatif pelaksanaan kehadiran dalam sidang etik. Perubahan Pasal 59 ayat (2) memungkinkan terduga pelanggar mengikuti persidangan melalui media elektronik.
Sebelumnya, aturan mewajibkan terduga pelanggar menghadiri sidang KKEP secara langsung. Kini, kehadiran dapat berlangsung secara langsung maupun elektronik dengan persetujuan Ketua KKEP.
Ketentuan tersebut memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan persidangan. Namun, penggunaan media elektronik tetap memerlukan persetujuan pimpinan sidang.
Masa Penempatan Khusus Dipersingkat
Perubahan lainnya berkaitan dengan masa penempatan pelanggar di tempat khusus. Pasal 98 ayat (4) sebelumnya menetapkan batas maksimal 30 hari kerja.
Melalui regulasi baru, Polri mengubah batas tersebut menjadi paling lama 20 hari kalender sejak pelanggar menempati tempat khusus. Ketentuan ini tetap mengacu pada pertimbangan Akreditor.
Selain itu, Pasal 111 ayat (2) huruf c mengubah persyaratan kesempatan mengajukan pengunduran diri.
Aturan sebelumnya mensyaratkan pelanggar tidak melakukan tindak pidana yang memiliki ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Sementara itu, ketentuan baru menggunakan rumusan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih.
Perubahan tersebut menggeser batas kualifikasi tindak pidana yang menjadi persyaratan dalam ketentuan pengunduran diri.
Secara keseluruhan, delapan perubahan dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 mencakup aspek prosedural dan substansial penegakan kode etik Polri. Perubahan itu sekaligus menjadi landasan baru bagi pelaksanaan pemeriksaan, persidangan, hingga penjatuhan sanksi etik di lingkungan kepolisian.
(Redaksi)

