IDENESIA.CO – Populasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) menghadapi risiko kepunahan karena seluruh individu liar spesies langka tersebut hanya hidup di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ancaman tsunami dan bencana geologi di kawasan Selat Sunda mendorong pemerintah mempertimbangkan pengembangan habitat kedua di Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.
Wacana tersebut mencerminkan upaya mengurangi risiko bencana yang dapat mengancam seluruh populasi badak Jawa secara bersamaan. Namun, pemerintah menegaskan bahwa rencana itu masih memerlukan kajian ilmiah sebelum memasuki tahap pelaksanaan.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyebut penjajakan habitat kedua sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap perlindungan dan pelestarian badak Jawa. Langkah tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan menjaga keberlangsungan spesies dari ancaman bencana alam.
Habitat Kedua Badak Jawa Masih Memerlukan Kajian
Kementerian Kehutanan menempatkan keselamatan satwa sebagai pertimbangan utama dalam penjajakan Taman Nasional Alas Purwo. Pemerintah belum menetapkan kawasan tersebut sebagai lokasi pemindahan badak Jawa.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menegaskan bahwa gagasan tersebut masih berada dalam tahap pendalaman.
“Penjajakan Alas Purwo sebagai kemungkinan habitat kedua masih membutuhkan kajian menyeluruh. Kami harus mengutamakan keselamatan, kesejahteraan, dan keberlangsungan hidup badak Jawa,” ujar Ristianto, Rabu (18/11/2026).
Ia menjelaskan bahwa pemerintah belum menyusun rencana teknis pemindahan satwa. Penetapan lokasi, jumlah individu, metode pemindahan, hingga jadwal pelaksanaan juga belum ditentukan.
“Setiap langkah lanjutan harus mengacu pada kajian ilmiah, rekomendasi para ahli, serta kesiapan pengelolaan kawasan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan seluruh persyaratan konservasi terpenuhi sebelum mengambil keputusan,” katanya.
Penelitian Mengungkap Risiko Tsunami di Ujung Kulon
Ancaman tsunami terhadap habitat badak Jawa memiliki dasar ilmiah. Penelitian dalam jurnal Conservation Letters pada 2017 berjudul Preventing Global Extinction of the Javan Rhino: Tsunami Risk and Future Conservation Direction mengkaji potensi bencana tersebut.
Penelitian itu menggunakan data populasi badak Jawa pada 2013 yang diperkirakan mencapai 62 individu. Para peneliti menyoroti posisi habitat yang sebagian berada dekat garis pantai Semenanjung Ujung Kulon.
Kondisi geografis tersebut meningkatkan kerentanan populasi apabila tsunami menerjang kawasan konservasi. Terlebih, Ujung Kulon berada di sekitar Selat Sunda yang memiliki aktivitas tektonik dan vulkanik.
Penelitian tersebut memperkirakan probabilitas tahunan gempa pemicu tsunami dengan ketinggian lebih dari tiga meter mencapai hingga 10 persen. Selain itu, pemodelan juga memperhitungkan kemungkinan tsunami dengan ketinggian hingga 30 meter dalam rentang waktu lebih dari 100 tahun.
Angka tersebut merupakan hasil analisis probabilitas dan pemodelan, bukan kepastian terjadinya bencana. Meski demikian, potensi dampaknya menjadi perhatian karena seluruh populasi liar badak Jawa terkonsentrasi di satu kawasan.
Tsunami Anak Krakatau Pernah Merusak Habitat
Pengalaman tsunami Selat Sunda pada 22 Desember 2018 memperlihatkan kerentanan kawasan Ujung Kulon terhadap bencana geologi. Aktivitas vulkanik Anak Krakatau memicu gelombang tsunami yang menerjang sejumlah wilayah pesisir.
Penelitian dalam jurnal Pure and Applied Geophysics pada 2019 mendokumentasikan dampak kejadian tersebut. Publikasi berjudul The December 2018 Anak Krakatau Volcano Tsunami as Inferred from Post-Tsunami Field Surveys and Spectral Analysis mencatat kerusakan vegetasi pesisir.
Survei lapangan menemukan kerusakan sepanjang sekitar 4,5 kilometer di pesisir Semenanjung Ujung Kulon. Gelombang tsunami juga menyapu vegetasi hutan pantai hingga sekitar 800 meter ke arah daratan.
Dampak serupa terlihat di Pulau Panaitan. Vegetasi pesisir bagian barat laut pulau tersebut mengalami kerusakan hingga sekitar 200 meter ke arah daratan.
Namun, kerusakan habitat itu tidak membuktikan adanya kematian badak Jawa akibat tsunami 2018. Penelitian tersebut mendokumentasikan dampak terhadap lingkungan pesisir, bukan kehilangan individu badak.
Ancaman Kepunahan Tidak Hanya Berasal dari Tsunami
Selain tsunami Anak Krakatau, aktivitas tektonik dan vulkanik tetap menjadi faktor risiko bagi habitat badak Jawa. Penelitian Wahyu Widiyanto dan Shih-Chun Hsiao pada 2020 turut menganalisis potensi tsunami di Taman Nasional Ujung Kulon.
Melalui pemodelan numerik dengan 50 titik pengamatan di sepanjang garis pantai, penelitian tersebut menemukan potensi ketinggian tsunami mencapai 12,9 meter di sekitar kawasan pesisir Ujung Kulon. Angka ini merupakan hasil simulasi, bukan prediksi kejadian yang pasti.
Di sisi lain, badak Jawa juga menghadapi ancaman penyakit, perburuan, keterbatasan habitat, dan kecilnya jumlah populasi. Seluruh ancaman tersebut memperbesar risiko kepunahan spesies.
Dalam ilmu konservasi, kondisi ketika satu bencana berpotensi memengaruhi sebagian besar populasi sekaligus dikenal sebagai catastrophic risk. Risiko ini menjadi alasan pentingnya membangun populasi kedua di luar habitat utama.
Alas Purwo Bukan Berarti Bebas Risiko Bencana
Penjajakan Alas Purwo sebagai habitat kedua badak Jawa memerlukan penelitian tersendiri. Pemerintah dan para ahli perlu menilai kesesuaian vegetasi, ketersediaan pakan, sumber air, daya dukung kawasan, serta keamanan satwa.
Selain itu, habitat alternatif juga harus memperhitungkan potensi bencana alam. Pemindahan badak Jawa tidak otomatis menghilangkan seluruh risiko lingkungan yang mengancam kelangsungan hidupnya.
Wacana pengembangan habitat kedua juga muncul di tengah perhatian masyarakat terhadap penetapan perairan sekitar Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan sejak Februari 2026. Namun, informasi tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya hubungan antara kebijakan pertambangan dan rencana pengembangan habitat alternatif.
Pada akhirnya, upaya menyelamatkan badak Jawa membutuhkan pendekatan konservasi yang menyeluruh. Pemerintah harus memastikan setiap keputusan berdasarkan bukti ilmiah, bukan sekadar memindahkan satwa dari satu kawasan ke kawasan lain.
(Redaksi)

