IDENESIA.CO – Mongolia menghadapi babak baru krisis politik setelah Presiden Ukhnaa Khurelsukh memutuskan meninggalkan jabatannya. Ia mengumumkan pengunduran diri pada Selasa (17/11/2026), di tengah tekanan oposisi yang menuding pemerintahannya terlibat korupsi.
Keputusan Khurelsukh muncul setelah partai oposisi Demokrat mengancam membawa persoalan tersebut ke parlemen melalui proses pemakzulan.
Dalam konferensi pers, Khurelsukh membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia bahkan menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah yang merusak reputasinya.
“Saya dituduh secara keliru dan difitnah dengan tuduhan melakukan kejahatan yang sangat serius,” ungkap Khurelsukh, dikutip dari AFP.
Ia menilai pengunduran diri menjadi langkah untuk membuktikan kebenaran sekaligus memulihkan nama baiknya.
“Saya yakin, demi tegaknya keadilan, sudah sepatutnya Kepala Negara melepaskan tugas-tugasnya agar kebenaran dapat terungkap,” ujarnya.
Khurelsukh juga menyatakan akan menyerahkan persoalan pihak-pihak yang mencemarkan nama baiknya kepada aparat berwenang.
Presiden Mongolia Bantah Tuduhan Korupsi
Sebelum Khurelsukh mengumumkan pengunduran dirinya, partai oposisi Demokrat melayangkan tuduhan serius terhadap pemerintahannya.
Partai tersebut menilai Mongolia mengalami persoalan korupsi yang semakin dalam sejak Khurelsukh memimpin negara itu.
Oposisi juga meminta para pejabat tinggi yang terkait dengan dugaan korupsi segera mengundurkan diri dan menjalani penyelidikan.
Jika tuntutan tersebut tidak terpenuhi, mereka mengancam mendorong pemakzulan presiden melalui parlemen.
Namun, Khurelsukh tetap membantah seluruh tuduhan. Ia menegaskan tidak pernah mengambil uang rakyat maupun melakukan penipuan selama menjabat sebagai kepala negara.
“Selama menjabat sebagai presiden, saya tidak pernah mencuri dari rakyat maupun negara,” tegasnya.
“Saya tidak pernah berbohong atau mencuri. Saya tidak pernah menipu siapa pun,” lanjutnya.
Konflik Internal Partai Penguasa Perburuk Situasi
Tekanan terhadap Khurelsukh berlangsung ketika Mongolia mengalami gejolak politik selama berbulan-bulan.
Partai Rakyat Mongolia (MPP) yang berkuasa juga menghadapi konflik internal. Perselisihan tersebut memperburuk stabilitas pemerintahan.
Pada Maret lalu, parlemen menunjuk perdana menteri ketiga dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan.
Pergantian kepala pemerintahan itu menyusul gelombang demonstrasi antikorupsi yang berlangsung selama beberapa pekan.
Ribuan anak muda memadati jalanan ibu kota Ulaanbaatar. Mereka memprotes dominasi kelompok elite kaya dan ketidakadilan yang dinilai semakin meluas.
Aksi tersebut menunjukkan besarnya kekecewaan masyarakat terhadap kondisi politik dan pemerintahan Mongolia.
Ketua Parlemen Siap Ambil Alih Tugas Presiden
Pengunduran diri Khurelsukh turut memunculkan proses pergantian kepemimpinan di Mongolia.
Berdasarkan ketentuan hukum negara tersebut, Ketua Parlemen Sandag Byambatsogt dari Partai Rakyat Mongolia akan mengambil alih tugas-tugas kepresidenan.
Selanjutnya, pemerintah harus menyelenggarakan pemilihan presiden dalam waktu empat bulan.
Pergantian kepemimpinan ini menjadi tantangan baru bagi Mongolia. Selain menata stabilitas politik, pemerintah juga menghadapi tuntutan masyarakat untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan memulihkan kepercayaan publik.
(Redaksi)

