IDENESIA.CO – Pemerintah Kota Samarinda memperluas pendekatan perlindungan anak terlantar dengan memperkuat regulasi, kelembagaan, dan keterlibatan masyarakat. Wali Kota Samarinda Andi Harun menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai bagian penting untuk memastikan anak-anak yang membutuhkan perlindungan mendapatkan hak dasar dan pendampingan secara berkelanjutan.
Langkah tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama tentang Pemenuhan Hak-Hak bagi Anak-Anak Terlantar di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa (17/11/2026).
Dalam kegiatan itu, Andi Harun hadir sekaligus menandatangani kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), pemerintah kabupaten/kota, Kejaksaan Tinggi Kaltim, serta Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Timur.
Menurut Andi Harun, persoalan anak terlantar tidak cukup ditangani melalui program pemerintah semata. Diperlukan keterlibatan berbagai unsur agar perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat berjalan secara menyeluruh.
“Perlindungan anak terlantar tidak bisa hanya mengandalkan satu lembaga. Pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan dunia usaha harus membangun kerja sama agar pemenuhan hak-hak anak berjalan secara menyeluruh,” kata Andi Harun.
Ia menegaskan, setiap anak yang berada dalam kondisi rentan membutuhkan perhatian sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, dan pendampingan harus menjadi bagian dari penanganan yang terkoordinasi.
“Anak-anak yang membutuhkan perlindungan harus mendapatkan perhatian serius. Pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan, serta perlindungan mereka harus menjadi bagian dari tanggung jawab bersama,” ujar Andi Harun.
Tiga Perwali Menjadi Landasan Perlindungan Anak di Samarinda
Di tingkat daerah, Pemkot Samarinda telah memiliki tiga instrumen regulasi yang menjadi landasan penguatan sistem perlindungan anak. Ketiganya mencakup pendekatan berbasis masyarakat, penguatan kelembagaan, hingga pelayanan kesejahteraan sosial yang terintegrasi.
Regulasi pertama adalah Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
Melalui kebijakan ini, masyarakat didorong mengambil peran dalam mencegah berbagai persoalan yang mengancam perlindungan anak. Keterlibatan tersebut dimulai dari lingkungan kelurahan hingga komunitas masyarakat.
Andi Harun menilai lingkungan terdekat memiliki posisi penting dalam mengenali persoalan anak sejak dini.
“Perlindungan anak harus dimulai dari lingkungan terdekat. Masyarakat perlu memiliki kepedulian untuk melakukan pencegahan, mengenali persoalan sejak dini, melaporkan kasus, serta memberikan pendampingan kepada anak yang membutuhkan perlindungan,” jelas Andi Harun.
Selanjutnya, Pemkot Samarinda memiliki Perwali Nomor 49 Tahun 2025 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Samarinda. Regulasi ini menjadi bagian dari penguatan kelembagaan yang berfokus pada perlindungan anak di tingkat kota.
Sementara itu, Perwali Nomor 11 Tahun 2019 menjadi dasar pelayanan melalui Unit Pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (UP-PKSAI).
Ketiga regulasi tersebut diharapkan saling melengkapi dalam membangun mekanisme pelayanan yang terhubung.
“Kita membutuhkan sistem yang saling terhubung. Kebijakan perlindungan anak harus berjalan seiring dengan penguatan kelembagaan dan pelayanan sosial. Dengan begitu, penanganan anak tidak berjalan sendiri-sendiri,” ungkap Andi Harun.
Perusahaan Didorong Terlibat melalui Program CSR
Selain mengoptimalkan perangkat regulasi, Pemprov Kaltim turut mendorong keterlibatan perusahaan daerah dan swasta dalam mendukung pemenuhan hak anak terlantar.
Salah satu skema yang didorong adalah pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Dukungan sektor usaha tersebut dapat diarahkan untuk membantu kebutuhan dasar dan pendampingan anak-anak yang memerlukan perlindungan.
Andi Harun menyebut partisipasi dunia usaha dapat memperluas dukungan terhadap program sosial. Dengan keterlibatan tersebut, pembiayaan perlindungan anak tidak hanya bertumpu pada kemampuan anggaran pemerintah.
“Dunia usaha juga memiliki ruang untuk berkontribusi dalam persoalan sosial. Melalui program CSR, perusahaan dapat membantu mendukung pemenuhan kebutuhan dan perlindungan anak-anak yang membutuhkan perhatian,” tutur Andi Harun.
Sinergi Pemerintah dan Kejaksaan Perkuat Penanganan
Penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan jajaran kejaksaan menjadi bagian dari upaya membangun koordinasi lintas lembaga dalam pemenuhan hak anak terlantar.
Kerja sama ini diharapkan memperjelas keterlibatan setiap pihak berdasarkan kewenangan masing-masing. Dengan koordinasi yang terarah, penanganan anak terlantar dapat mencakup perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pendampingan berkelanjutan.
Andi Harun mengingatkan agar persoalan koordinasi maupun keterbatasan sumber daya tidak menjadi penghambat pemenuhan hak anak.
“Yang terpenting adalah memastikan anak-anak mendapatkan haknya. Jangan sampai persoalan koordinasi maupun keterbatasan sumber daya membuat kebutuhan mereka terabaikan,” pungkas Andi Harun.
Melalui penguatan regulasi daerah dan kerja sama lintas sektor, Pemkot Samarinda berupaya memastikan perlindungan anak terlantar tidak berhenti pada komitmen administratif, tetapi diterjemahkan menjadi pelayanan yang menjangkau anak-anak yang membutuhkan.
(Redaksi)

