IMG-LOGO
Home Nasional Andi Harun Bakal Prioritaskan Pemenuhan Air Bersih Untuk Masyarakat Kota Samarinda
nasional | umum

Andi Harun Bakal Prioritaskan Pemenuhan Air Bersih Untuk Masyarakat Kota Samarinda

oleh VNS - 11 April 2025 09:49 WITA

Andi Harun Bakal Prioritaskan Pemenuhan Air Bersih Untuk Masyarakat Kota Samarinda

IDENESIA.CO - Pemerintah Kota Samarinda menetapkan akses air bersih sebagai prioritas utama dalam Musrenbang RKPD 2026, menandai pergeseran dari...


IMG
BERBICARA - Wali Kota Samarinda, Andi Harun (Istimewa)

IDENESIA.CO - Pemerintah Kota Samarinda menetapkan akses air bersih sebagai prioritas utama dalam Musrenbang RKPD 2026, menandai pergeseran dari fokus ekonomi ke pemenuhan hak dasar masyarakat.


Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Samarinda untuk tahun 2026 yang dilangsungkan Kamis (10/4/2025) berfokus pada tantangan mendasar yang selama ini kurang mendapat perhatian: akses terhadap air bersih yang layak bagi seluruh warga


“Air bersih itu bukan kemewahan. Itu kebutuhan dasar dan ini tugas kita untuk memenuhinya,” ujar Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan komitmen pemerintah.


Hingga saat ini, hanya sekitar 73 persen warga yang tercakup dalam layanan jaringan air bersih resmi, meninggalkan sekitar 27 persen yang masih harus bergantung pada sumber air alternatif yang belum tentu layak konsumsi.


Angka tersebut, menurut Andi, bukan sekadar statistik, tapi cerminan realitas yang harus segera diubah. Untuk itu, pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan intake baru menjadi prioritas mendesak.


Pemerintah Kota bahkan menetapkan target ambisius, yakni 100 persen akses air bersih bagi seluruh warga pada 2029.


Namun, Andi menekankan bahwa penyediaan layanan dasar ini tak bisa lagi hanya mengandalkan APBD.


Ia mendorong PDAM untuk menjadi institusi yang mandiri secara finansial dan mampu menjalin kemitraan dengan pihak ketiga.


“Kalau kita tidak serius sekarang, dalam 1–3 tahun ke depan deviasi kebutuhan air akan makin besar, bisa jadi krisis. Maka ini bukan sekadar proyek—ini tanggung jawab kita sebagai pemerintah,” pungkasnya.


(Redaksi)