“Dulu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bisa membangun jalan dan parit di kawasan perumahan. Tapi sekarang sudah tidak boleh ada lagi daerah abu-abu. Harus jelas pembagian tugasnya,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pembagian tugas yang lebih spesifik di antara OPD bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan menghindari konflik kewenangan. Misalnya, proyek yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) tidak boleh lagi ditangani oleh PUPR, dan sebaliknya.

“Mulai tahun ini, proyek yang ditangani PERKIM sudah mendapatkan anggaran khusus. Ini langkah awal agar tidak ada lagi ketidakjelasan dalam pembangunan infrastruktur di Samarinda,” sambungnya.

Andriansyah berharap, dengan adanya kejelasan tugas dan tanggung jawab ini, setiap OPD dapat bekerja lebih optimal dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Fokus utamanya tetap pada peningkatan infrastruktur, pengelolaan sampah yang lebih baik, serta pengurangan kemacetan yang kerap dikeluhkan masyarakat.

“Kami ingin agar setiap kebijakan yang dibuat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya sekadar program tanpa realisasi yang jelas,” pungkasnya.

(Redaksi)