KIKA menganggap bahwa usulan tersebut merupakan bentuk represi terhadap otonomi akademik. Masduki menyebut bahwa model represi yang sekarang berbeda dengan model lama, di mana para dosen dan guru besar sering kali dihambat atau bahkan dipenjara karena kritiknya.

Kini, kata dia, "model baru" represi dilakukan dengan cara memberikan proyek dan pekerjaan kepada akademisi, seperti pengelolaan tambang, yang pada akhirnya mengekang kebebasan intelektual mereka.

Sebagai informasi, usulan tersebut dibahas dalam revisi RUU Minerba di Badan Legislasi DPR yang pada Senin (20/1) masih merumuskan aturan baru terkait pemberian WIUP kepada perguruan tinggi dan UMKM.

Organisasi masyarakat sipil lainnya, seperti YLBHI, Walhi, dan LHKP Muhammadiyah, turut mendukung kritik KIKA dan menyerukan agar kebebasan akademik tetap dilindungi.

(Redaksi)