"Memang masih ada penyimpangan, namun kami terus berupaya menekan ketidakpastian ini. Kami akan terus memperbaiki data dan mendistribusikan LPG sesuai dengan yang berhak," jelas Andi Harun.

Kelangkaan LPG di Samarinda juga disebabkan oleh peran kota tersebut sebagai pusat perdagangan. Banyak orang dari luar daerah, seperti Kutai Kartanegara, Bontang, dan Sangata, datang ke Samarinda untuk membeli LPG dengan harga lebih murah dan kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi. Andi Harun menyebut ini sebagai salah satu masalah besar yang harus segera diatasi.

"Samarinda adalah kota hub, sehingga banyak orang dari luar daerah datang untuk membeli LPG 3 kg dengan harga pasaran yang lebih murah, lalu menjualnya kembali. Ini yang menyebabkan kelangkaan, dan kami harus segera menanganinya," katanya.

Ke depan, Andi Harun berharap adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah kota dan provinsi untuk mengatasi masalah distribusi LPG 3 kilogram secara lebih holistik. Ia juga berharap akan ada rapat koordinasi tingkat provinsi agar semua variabel yang mempengaruhi distribusi dapat dikelola dengan lebih baik.

“Kami berharap bisa lebih baik lagi dalam koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk menyelesaikan masalah ini. Kami ingin ada rapat koordinasi tingkat provinsi agar distribusi LPG bisa diatur secara lebih baik dan merata,” pungkas Andi Harun.
 

(Redaksi)