IDENESIA.CO – Pemerintah mengubah sejumlah kebijakan di sektor pertanian untuk mempercepat peningkatan produksi pangan nasional. Penyederhanaan aturan pupuk, perbaikan irigasi, dan perubahan harga gabah menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah menemukan berbagai hambatan dalam pelaksanaan program pangan. Salah satu hambatan tersebut berasal dari banyaknya aturan yang mengatur distribusi pupuk.
Menurut Zulhas, pemerintah perlu mengurangi aturan yang saling tumpang tindih agar program pertanian dapat berjalan lebih cepat. Ia mengatakan Kementerian Koordinator Bidang Pangan memiliki tugas untuk mengawal program pemerintah sekaligus menyelesaikan hambatan koordinasi.
“Menko Pangan itu tugasnya mengawal dan memastikan program ini berhasil,” kata Zulhas dalam acara Zulhas Bikin Jelas, seperti dikutip dari detikcom.
Ketahanan Pangan Indonesia Diperkuat dari Sektor Pupuk
Zulhas menjelaskan pemerintah menemukan 145 aturan yang mengatur persoalan pupuk. Banyaknya aturan tersebut menjadi salah satu persoalan yang pemerintah evaluasi dalam upaya meningkatkan penyerapan pupuk oleh petani.
Pada 2024, penyerapan pupuk mencapai sekitar 6 juta ton. Pemerintah kemudian membahas persoalan tersebut dalam beberapa rapat untuk mencari bentuk regulasi yang lebih sederhana.
Hasil pembahasan itu mengubah jumlah aturan dari 145 menjadi tiga aturan. Zulhas mengatakan perubahan tersebut membuat proses distribusi pupuk menjadi lebih sederhana.
Penyerapan pupuk kemudian meningkat menjadi 9,5 juta ton pada 2025. Zulhas menghubungkan peningkatan penyerapan tersebut dengan kenaikan produksi pertanian.
Pemerintah tidak hanya mengandalkan pupuk untuk meningkatkan produksi. Ketersediaan air, harga hasil panen, kondisi lahan, serta kemampuan petani mengelola usaha tani juga ikut menentukan hasil produksi.
Karena itu, pemerintah menjalankan sejumlah kebijakan secara bersamaan. Langkah tersebut mencakup penyederhanaan regulasi, perbaikan jaringan irigasi, dan penyesuaian harga gabah.
Pemerintah Ubah Kebijakan Irigasi dan Harga Gabah
Pemerintah juga mengubah pola penanganan irigasi pertanian. Zulhas mengatakan pembagian kewenangan antara pemerintah daerah sebelumnya dapat memperlambat perbaikan jaringan irigasi.
Pemerintah kemudian melakukan revisi terhadap peraturan presiden untuk memberikan ruang lebih besar kepada pemerintah pusat dalam menangani persoalan irigasi.
Perbaikan tersebut penting karena petani membutuhkan pasokan air yang cukup untuk menjaga produktivitas lahan. Infrastruktur irigasi yang berfungsi baik juga membantu petani mengatur kegiatan tanam dan menjaga produksi padi.
Selain irigasi, pemerintah mengubah kebijakan harga gabah. Zulhas mengatakan pemerintah menaikkan harga dari Rp5.500 menjadi Rp6.500 dengan skema any quality.
Kebijakan tersebut tidak lagi menggunakan kadar air sebagai pembeda harga dalam ketentuan yang disampaikan Zulhas. Pemerintah berharap perubahan tersebut memberikan kepastian harga yang lebih baik kepada petani.
Harga yang lebih baik dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong petani mempertahankan produksi. Namun, pemerintah tetap perlu menjaga keseimbangan antara harga di tingkat petani, harga konsumen, dan keberlanjutan pasokan pangan.
Produksi Beras Berubah dari Impor Menjadi Surplus
Perubahan kebijakan pertanian tersebut beriringan dengan peningkatan produksi beras nasional. Zulhas menyebut Indonesia mencatat surplus beras 4,2 juta ton pada 2025.
Angka tersebut berbeda dengan kondisi pada 2024 ketika Indonesia mengimpor sekitar 4,5 juta ton beras. Pemerintah menggunakan perubahan tersebut sebagai salah satu indikator peningkatan produksi pangan nasional.
“2025 kita surplus 4,2 juta. Tahun 2024 kita impor 4,5 juta,” ujar Zulhas.
Data tersebut menggambarkan perubahan pasokan beras dalam dua tahun. Namun, evaluasi ketahanan pangan tetap membutuhkan indikator lain. Pemerintah perlu memperhatikan konsumsi nasional, stok beras, distribusi, harga pangan, serta pendapatan petani.
(Redaksi)
