IDENESIA.CO -  DPRD Kota Samarinda menggelar Rapat Paripurna bersama Pemkot Samarinda terhadap persetujuan Raperda APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024,pada Selasa (24/10/2023) .

Diketahui  APBD Samarinda tahun 2024 sebesar Rp 5,1 triliun, kenaikannya dinilai sangat besar dibanding pencapaian APBD Perubahan tahun ini yaitu Rp 4,7 triliun.

Meski baru sebatas target perencanaan, Wali Kota Samarinda Andi Harun optimistis mencapai target tersebut. Hal itu didukung seluruh fraksi di DPRD Samarinda dengan beberapa catatan.

Salah satunya disampaikan Sekretaris Fraksi Demokrat Sri Puji Astuti. Sebagai ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti banyak memberikan masukan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Salah satunya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang kerap menghadapi kendala.

“Termasuk perihal pengadaan buku, kebijakan tentang pakaian sekolah, dan penarikan iuran yang terkadang memberatkan orangtua murid,” ungkap politikus Partai Demokrat itu.

Tak sampai di situ, ia juga menyoroti peningkatan sarana dan prasarana sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Ia berharap Pemkot Samarinda fokus pada pelaksanaan program orangtua asuh bagi siswa yang berasal dari keluarga rentan miskin, miskin, dan miskin ekstrem.

Jadi dia berharap Pemkot Samarinda melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda meningkatkan nilai bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) bagi 135 ribu siswa yang tersebar di 803 satuan pendidikan di bawah kewenangan Pemkot Samarinda. Semua upaya itu bertujuan mewujudkan visi Samarinda sebagai kota peradaban.

"Fraksi Partai Demokrat berharap Pemkot Samarinda juga meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas," tambah Puji.

Masukan lain disampaikan Fraksi PDIP melalui Bendahara Angkasa Jaya Djoerani, sekaligus ketua Komisi III DPRD Samarinda. Meski pihaknya menyetujui, ada beberapa catatan yang disampaikan terhadap kinerja Pemkot Samarinda.

Salah satunya dalam urusan penertiban pedagang kaki lima (PKL), serta lapak-lapak bangunan yang menyalahi aturan. Termasuk upaya Pemkot Samarinda dalam menertibkan sejumlah alat peraga kampanye (algaka).

“Catatannya, saya minta untuk mendahulukan sosialisasi. Karena yang terjadi selama ini banyak aksi petugas pemerintah, menurutnya saya itu kurang manusiawi,” pungkasnya.

(Advertorial)