Politisi partai Demokrat itu berharap, agar kesejahteraan guru tetap menjadi perhatian utama, apalagi jika dibuat regulasi yang memberikan gaji standar dan disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuannya agar tenaga pendidik yang bergelar pahlawan tanpa tanda jasa itu bisa memberikan pendidikan yang terbaik bagi generasi muda.

“Sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, perlu sekali kita menghargai seorang guru yang tidak mengharapkan balas budi,” umgkapnya.

Lanjutnya, Sri menjelaskan kebijakan pemotongan insentif ini perlu ditinjau ulang sehingga bisa didukung pengelolaan administrasi dan keuangan yang dilakukan Pemkot Samarinda.

“Jika betul pemotongan itu terjadi, maka akan berdampak pada ketidaksejahteraan pada guru yang tengah mendidik penerus bangsa,” tutupnya,(Advertorial)