Advertisement Geser untuk membaca berita terbaru di Idenesia
Advertisement Idenesia
Geser untuk membaca berita terbaru di Idenesia Geser untuk membaca berita terbaru di Idenesia Geser untuk membaca berita terbaru di Idenesia

Temui PHRI Samarinda, Andi Harun Soroti Dampak Penurunan APBD Terhadap Hotel

alamin
alamin
3 Oktober 2026 • 3 menit baca • 1,795 pembaca
Temui PHRI Samarinda, Andi Harun Soroti Dampak Penurunan APBD Terhadap Hotel
Wali Kota Samarinda Andi Harun menerima audiensi pengurus Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Samarinda/ist
Intisari Ide Berita

Poin Kunci & Ringkasan Berita

  • Andi Harun didampingi Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Samarinda Marnabas Patiroy, Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Syaparudin, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.
  • Pertemuan tersebut membahas kondisi industri perhotelan dan restoran di Samarinda, termasuk dampak efisiensi anggaran pemerintah terhadap aktivitas usaha.
  • Audiensi juga menjadi ruang bagi PHRI untuk menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah kota.
Advertisement
Ruang Iklan 728 × 90 px / Responsif

IDENESIA.CO – Wali Kota Samarinda Andi Harun menerima audiensi pengurus Badan Pimpinan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Samarinda periode 2026–2031 di Ruang Rapat Wali Kota, Balai Kota Samarinda, Jumat (2/10/2026).

Andi Harun didampingi Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Samarinda Marnabas Patiroy, Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Syaparudin, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.

Advertisement
Ruang Iklan 300 × 250 px / In-Article Responsif

Pertemuan tersebut membahas kondisi industri perhotelan dan restoran di Samarinda, termasuk dampak efisiensi anggaran pemerintah terhadap aktivitas usaha. Audiensi juga menjadi ruang bagi PHRI untuk menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah kota.

Ketua BPC PHRI Samarinda Leni Marlina mengundang Andi Harun untuk menghadiri pelantikan pengurus PHRI periode 2026–2031 yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (7/10/2026).

Dalam pertemuan itu, Leni juga meminta pemerintah melibatkan PHRI dalam proses rekomendasi pembangunan hotel baru.

Menurutnya, keterlibatan PHRI dapat membantu pemerintah memperoleh data yang lebih akurat mengenai jumlah hotel yang beroperasi di Samarinda.

PHRI juga mendorong pemerintah mendata usaha akomodasi lain, seperti guest house dan homestay. Pendataan tersebut dinilai penting agar pemerintah dapat memantau keberadaan dan aktivitas usaha secara lebih tertib.

“Kami juga termasuk salah satu sektor yang cukup terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah karena berkurangnya kegiatan pertemuan di hotel. Semoga kondisi ini juga bisa menjadi perhatian ke depan,” ujar Leni.

Efisiensi Anggaran Tekan Okupansi Hotel

Andi Harun mengakui kebijakan efisiensi anggaran turut memengaruhi aktivitas ekonomi, termasuk industri perhotelan.

Ia menyebut APBD Samarinda mengalami penurunan dari sekitar Rp5,8 triliun menjadi Rp3,4 triliun.

Penurunan belanja pemerintah ikut mengurangi kegiatan yang selama ini menggerakkan sektor perhotelan.

Berkurangnya kegiatan pertemuan dan agenda pemerintah kemudian berdampak terhadap tingkat okupansi hotel.

“Ketika APBD turun, sudah pasti berpengaruh terhadap pihak swasta, termasuk tingkat okupansi hotel yang ikut mengalami penurunan,” kata Andi Harun.

Meski demikian, ia menyebut posisi Samarinda sebagai ibu kota provinsi memberikan peluang karena kota ini kerap menjadi lokasi berbagai kegiatan tingkat provinsi.

Pemkot Siapkan Penataan Guest House dan Homestay

Andi Harun mengatakan Pemkot Samarinda sedang menyiapkan penataan guest house dan homestay agar masuk dalam ekosistem usaha akomodasi yang lebih tertib.

Pemerintah menargetkan proses tersebut rampung pada awal 2027.

Pemkot akan mengidentifikasi usaha yang telah memenuhi ketentuan maupun yang belum memiliki legalitas. Pemerintah juga akan memeriksa aspek perpajakan dan kewajiban lainnya.

Selain itu, Andi Harun mengajak PHRI membantu pendataan hotel, guest house, dan homestay, terutama bangunan yang belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Ia menegaskan pemerintah akan mengutamakan pembinaan agar pelaku usaha memenuhi aturan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian administrasi sekaligus memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Melalui kolaborasi dengan PHRI, Pemkot Samarinda berharap sektor perhotelan tetap berkembang dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran. (*)

Advertisement
Ruang Iklan 728 × 90 px / Responsif
Bagikan artikel ini kepada rekan Anda:
Barometer Opini

Bagaimana Pendapat Anda Tentang Gagasan / Berita Ini?

Suarakan perspektif publik Anda untuk mengawal berita dan kemajuan daerah.

0 Total Reaksi
alamin
PENULIS / REDAKSI

alamin

Jurnalis dan kontributor redaksi Idenesia yang berfokus pada liputan aktual, terpercaya, dan berimbang untuk kemajuan Indonesia.

Lihat Semua Berita dari Penulis
Malware ISU Protected Secure by Malware ISU ✓ 24/7 Verified