Menurutnya, sistem zonasi yang diterapkan sering kali tidak sejalan dengan ketersediaan fasilitas pendidikan di daerah tersebut.

“Kita perlu evaluasi lebih dalam soal zonasi sekolah, terutama di daerah yang memiliki jumlah sekolah terbatas. Jangan sampai masyarakat merasa terbebani karena pilihan sekolah yang minim,” katanya.

Melihat berbagai tantangan ini, Ahmad Vananzda menegaskan bahwa DPRD Samarinda akan terus memperjuangkan pemerataan pembangunan di semua wilayah, termasuk di Dapil I.

Pihaknya akan mendorong agar anggaran pembangunan daerah dialokasikan secara merata dan menyentuh kebutuhan yang paling mendesak di masyarakat.

“Pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas. Kami di DPRD akan terus mengawal agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya.

Diharapkan, dengan adanya perhatian lebih dari DPRD dan Pemkot Samarinda, permasalahan infrastruktur, pendidikan, dan layanan dasar lainnya di Dapil I bisa segera mendapatkan solusi yang konkret.

(Adv)