Jumat, 20 September 2024

Kejati Kaltim

Dugaan Penyalahgunaan Dana Bimtek Pemkot Bontang Capai Rp 54 Miliar

Senin, 9 September 2024 18:50

KOLASE - Kasipenkum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto (Atas) dan Eksponen Mahasiswa Anti Korupsi (EMAK) Kaltim pada Senin (9/9/2024). / Foto: Istimewa

Baca Juga :  Hasil Tangkapan dari Tiga Tersangka, Polda Kaltim Musnahkan Sabu Seberat 161,58 Gram
Semisal diketahui pada Juli lalu, terhimpun informasi, Dinas Pendidikan & Kebudayaan (Disdikbud) kota Bontang mendapatkan anggaran Bimtek senilai Rp 7,9 miliar.

Selain itu, ada pula di instansi lain seperti Dispora parekraf Kota Bontang dengan belanja anggaran Rp 4,5 miliar untuk Bimtek. Sekertariat Daerah kota Bontang belanja Rp 4,4 miliar untuk bimtek.

Serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) senilai Rp 4,1 miliar. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) dengan nilai Rp 1,7 untuk belanja anggaran bimtek.

Terbaru untuk anggaran Bimtek Wawasan Kebangsaan yang digelar oleh Kesbangpol Bontang untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp 17 miliar. Dari penggunaan dana Bimtek tersebut, berhembus kabar kalau kegiatan tersebut dilakukan hanya untuk berwisata.

Sebab tersiar kabar, kalau kegiatan Bimtek yang berlangsung di Bali, Makassar, Malang, Yogyakarta dan Bandung ini dilakukan dengan para peserta yang harus lebih dulu menyatakan dukungan kepada salah satu paslon Pilkada Bontang 2024.

Diketahui pula, kalau para peserta Bimtek ini diisi oleh semua Ketua dan Pengurus RT, organisasi paguyuban, organisasi pemuda, anggota ormas, takmir mesjid, imam mesjid dan lainnya.

“Kegiatan ini jelas pemborosan penggunaan APBD yang salah sasaran. Kami minta agar bapak Kepala Kejati Kaltim mengusut dan mengungkap kegiatan bimtek pada APBD Perubahan 2024,” tekan Pradana lagi.

Menanggapi laporan tersebut, pihak Kejati Kaltim melalui Kasipenkum Toni Yuswanto langsung menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa tersebut. Dalam keterangannya, Toni mengatakan pihak telah menerima secara lengkap laporan awal tersebut. Mulai dari identitas pelapor, hingga bukti permulaan yang turut disertakan.

“Dari laporan ini, Kejati Kaltim akan mempelajari lebih lanjut lagi, dan memproses sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk proses awal, sudah ada identitas dari pelapor sesuai ketentuan, dari pelapor, bukti permulaan juga sudah dilampirkan, tahap selanjutnya akan di telaah dan pelajari,” singkat Toni.

Baca Juga :  Rekam Wanita Mandi, Pria di Nunukan Terancam Belasan Tahun Penjara
Sementara itu, pihak BPKAD Bontang yang turut dikonfirmasi memberikan tanggapannya, kalau memang benar adanya alokasi anggaran untuk kegiatan Bimtek dibeberapa OPD Pemkot Bontang. Namun untuk nilai besarannya, setiap OPD pasti berbeda-beda sesuai kebutuhan dan prioritas program.

Halaman 
Tag berita:
IDEhabitat