IDENESIA.CO, SAMARINDA – Aktivitas pertambangan ilegal mendapat perhatian wakil rakyat Kota Samarinda.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha Fajal mengatakan saat ini yang menjadi kendala dalam menghadapi aktivitas tambang ilegal ialah perubahan kewenangan pengurusan izin tambang kini yang dipegang pemerintah pusat.

Hal tersebut kata dia menjadi kesulitan dalam melakukan pengawasan.

“Ini sesuatu hal yang sulit dengan kewenangan perizinan di pusat, kita tidak bisa hanya lakukan pengawasan,” bebernya saat dijumpai, Senin (7/11/2022) lalu.

Bahkan ia mengatakan, hal tersebut membuat pihaknya kini berada diposisi yang dilematis untuk menghadapi tambang ilegal.

“Karena kewenangan itu di pusat, kita menjadi dilema. Kita tidak bisa apa-apa,” pungkasnya.

Persoalan utama disebabkan miskoordinasi yang kerap kali terjadi, akibat perizinan kini dipegang pusat.

“Dilema kita banyak izin yang dikeluarkan pusat, tetapi tidak sesuai kondisi di daerah,” ujarnya.