Kata dia, perlunya menempatkan kapal perang dan meningkatkan intensitas patroli laut dan udara, serta diplomasi antar negara dalam persoalan dengan China.

“Indonesia, Filipina dan negara-negara lainnya wajib waspada mengingat tabit buruk Beijing sebagai tukang klaim, tidak pernah hilang dari budaya mereka,” ujar Solissa.

Sebelumnya, Pemerintah Filipina disorot karena belum mengumumkan hasil lawatan Presiden Ferdinand Marcos Jr ke China yang dilakukan pada 3 hingga 6 Januari 2023. Kunjungan pemimpin Filipina untuk pertama kalinya ke China tersebut disinyalir untuk membahas permasalahan terkait Pulau Spratly yang diklaim sepihak oleh Beijing.

Sebelum kepergian Presiden Ferdinand Marcos Jr, otoritas Filipina sudah memerintahkan militernya memperkuat pasukan di Laut China Selatan.

Hal itu untuk mengantisipasi ancaman dari aktivitas China di Kepulauan Spratly.    

(Redaksi)