IDENESIA.CO – Malaysia mulai menjalankan repatriasi warga Myanmar pada Selasa, 29 September 2026. Sebanyak 1.476 warga Myanmar mengikuti tahap pertama program tersebut. Pemerintah Malaysia menyiapkan program pemulangan hingga 5.000 warga Myanmar.
Kementerian Dalam Negeri Malaysia menyebut pemerintah Myanmar telah memverifikasi kelompok pertama. Pemerintah Malaysia juga menyatakan seluruh peserta mengikuti proses pemulangan secara sukarela dari pusat detensi imigrasi.
Proses pemindahan berlangsung di negara bagian Perak. Puluhan bus dengan pengawalan kendaraan keamanan membawa warga Myanmar dari pusat detensi menuju sebuah stadion dekat pangkalan angkatan laut Lumut. Setelah itu, petugas mengarahkan mereka menuju pelabuhan.
Malaysia Gunakan Kapal untuk Repatriasi Warga Myanmar
Dua kapal Angkatan Laut Myanmar dan satu kapal rumah sakit menunggu di pelabuhan. Pemerintah Malaysia menyiapkan ketiga kapal tersebut untuk membawa kelompok pertama menuju Myanmar.
Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Malaysia membenarkan dimulainya proses repatriasi. Namun, pemerintah belum membuka seluruh identitas warga yang masuk dalam kelompok pertama.
Perwakilan Kementerian Luar Negeri Myanmar Han Win Aung mengatakan program tersebut melanjutkan proses pemulangan yang berlangsung pada 2021 dan 2022. Kedua program sebelumnya membawa lebih dari 1.100 warga Myanmar kembali ke negara asalnya.
Han Win Aung menjelaskan bahwa program terbaru menyasar warga negara Myanmar yang sah. Ia juga menyatakan program tersebut tidak mencakup warga Rohingya. Meski demikian, Malaysia dan Myanmar belum mengumumkan daftar lengkap warga yang mengikuti tahap pertama.
Pemerintah Myanmar sebelumnya menyatakan akan bekerja sama dengan sejumlah negara untuk membantu proses pemulangan warga yang telah terverifikasi. Pemerintah Myanmar juga menyebut proses tersebut harus berjalan secara aman dan bermartabat.
UNHCR Pertanyakan Kondisi Kepulangan ke Myanmar
Pelaksanaan repatriasi warga Myanmar mendapat perhatian dari UNHCR dan berbagai organisasi masyarakat sipil. Mereka menyoroti kondisi keamanan di Myanmar yang masih menghadapi konflik bersenjata sejak kudeta militer pada 2021.
UNHCR menyatakan situasi Myanmar saat ini belum mendukung kepulangan pengungsi secara aman dan berkelanjutan. Lembaga tersebut juga menegaskan bahwa mereka tidak ikut dalam proses identifikasi warga yang Malaysia pulangkan.
Lebih dari 160 organisasi masyarakat sipil Malaysia sebelumnya meminta pemerintah menghentikan deportasi. Mereka juga meminta pemerintah membuka pembicaraan mengenai kondisi Myanmar serta mekanisme perlindungan bagi warga yang membutuhkan perlindungan.
Kelompok advokasi turut mempertanyakan aspek sukarela dalam proses pemulangan. Mereka menilai kondisi warga di pusat detensi dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk kembali ke negara asal.
James Bawi Thang Bik, perwakilan komunitas pengungsi Chin di Malaysia, menyampaikan kekhawatiran mengenai kelompok pertama. Ia mengatakan pihaknya memperoleh informasi mengenai sejumlah pencari suaka yang ikut dalam proses pemulangan. Ia juga menyebut adanya pemegang kartu UNHCR.
James mengatakan warga yang kembali berpotensi menghadapi wajib militer atau penahanan. Ia merujuk pada kesaksian pengungsi yang sebelumnya mengalami deportasi dari Malaysia.
Malaysia Masih Hadapi Persoalan Rohingya
Status warga Rohingya menjadi salah satu persoalan dalam program pemulangan tersebut. Pemerintah Malaysia dan Myanmar belum menyampaikan jumlah warga Rohingya yang mengikuti tahap pertama.
Data UNHCR menunjukkan Malaysia menampung sekitar 181.000 pengungsi dan pencari suaka. Sekitar 85 persen dari jumlah tersebut berasal dari Myanmar. Jumlah warga Rohingya mencapai sekitar 103.000 orang.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebelumnya menyampaikan bahwa Myanmar menyetujui rencana pemulangan hingga 5.000 warga Rohingya. Anwar juga mendorong komunikasi dengan pemerintahan Myanmar untuk mencari penyelesaian jangka panjang.
Malaysia memandang program tersebut sebagai bagian dari pendekatan diplomatik dalam menangani persoalan migrasi. Pemerintah Malaysia juga menyatakan negara tersebut memiliki keterbatasan untuk menampung pengungsi dalam jumlah besar tanpa batas waktu.
Pada saat yang sama, kelompok masyarakat sipil meminta pemerintah mempertahankan standar perlindungan bagi pengungsi. Mereka mengingatkan agar hubungan diplomatik Malaysia dengan pemerintahan Myanmar tidak mengurangi perhatian terhadap keselamatan warga yang membutuhkan perlindungan internasional.
Kementerian Dalam Negeri Malaysia mencatat 10.388 warga Myanmar berada di pusat detensi imigrasi di seluruh negeri hingga pertengahan Agustus. Data tersebut memperlihatkan skala persoalan migrasi yang pemerintah Malaysia hadapi.
Tahap pertama repatriasi warga Myanmar kini berjalan melalui jalur laut. Namun, pemerintah Malaysia dan Myanmar belum memberikan informasi lengkap mengenai identitas seluruh peserta.
Pertanyaan mengenai keamanan kepulangan juga masih muncul. UNHCR menyoroti prinsip non-refoulement, yaitu prinsip yang melarang negara mengembalikan seseorang ke tempat yang dapat membahayakan keselamatannya.
Perdebatan tersebut membuat program pemulangan warga Myanmar mendapat perhatian dari pemerintah, lembaga pengungsi, dan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah Malaysia tetap menjalankan program tersebut sebagai bagian dari kebijakan penanganan migrasi dan hubungan dengan Myanmar.
(Redaksi)
